Politik Hukum keberadaan MPR Atas Produk Hukumnya dalam hierarki Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan telah memasukkan kembali TAP MPR dalam peraturan perundang-undangan. Setelah Undang-Undang Dasar diubah, kewenangan MPR untuk mengeluarkan TAP yang sifatnya mengatur tidak ada lagi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini, yakni : Pertama, Bagaimanakah Politik Hukum Keberadaan MPR Atas Kedudukan Produk Hukumnya Dalam Hierarki Perundang-Undangan. Kedua, Bagaimana Dampak Keberadaan MPR Dan Produk Hukumnya Dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum normatif. Sedangkan dilihat dari Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sifatnya adalah diskrptif analistis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tap MPR boleh ada dan ditetapkan oleh MPR, tetapi terbatas hanya untuk penetapan dengan sifat bescheiking (konkret dan individual), untuk Tap MPR yang dinyatakan “berlaku dengan ketentuan tertentu”, tetapi Tap MPR dapat dijadikan salah satu sumber hukum materiil (bahan pembuatan hukum), namun bukan bahan sumber hukum formal (peraturan perundang-undangan), seperti halnya nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat, keadaan sosial dan ekonomi masyarakat, warisan sejarah dan budaya bangsa. Secara kelembagaan MPR yang masa lalu merupakan lembaga Tertinggi Negara dan MPR sekarang merupakan lembaga Tinggi Negara saja itu sama saja halnya kedudukannya tetapi perubahannya terletak fungsi, tugas dan wewenangnya, dibuktikan oleh MPR empat kali mengamandemen UUD 1945, berarti sama juga dengan Produk Hukum MPR yang lainnya yakni Tap MPR/S yang masih berlaku. Kedudukan MPR kini, hasil amandemen, berada setingkat dibawah kedudukan MPR masa lalu yang berkedudukan sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya, sedangkan MPR kini, hanyalah lembaga negara biasa saja, apakah bisa diterima menurut hukum, sebuah lembaga negara yang bukan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, meniadakan produk hukum dari lembaga negara yang memegang sepenuhnya kedaulatan rakyat. Dimanapun, dalam ajaran negara hukum, produk hukum dari pemegang sepenuhnya kedaulatan rakyat tidak bisa dibatalkan atau diuji dan sepintas memang tidak ada masalah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tersebut, namun kalau dicermati dengan seksama maka akan terlihat kekosongan norma dan juga bisa dikatakan kendala dalam hal pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, apabila UU bertentangan dengan TAP MPR. Setelah Perubahan UUD 1945 Presiden dipilih langsung oleh Rakyat dan Presiden bertanggungjawab kepada Rakyat dan Presiden tunduk kepada UUD yang dibuat oleh MPR ya, tetapi Presiden tidak lagi tunduk kepada MPR sebagai kelembagaan tetapi tunduk kepada Produk yang dibuatnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. MPR sekarang sederajat kedudukannya dengan lembaga-lembaga konstitusional lainnya yaitu MPR sederajat dengan DPR, DPD, MK, MA, BPK, dan juga Presiden, dan tidak ada lagi lebih tinggi dan lebih renda