Pengawasan Pemungutan Retribusi Atas Pelanggan Perusahaan Air Minum (PDAM) di Tembilahan Menurut Perda Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Indragiri

Sehubungan dengan retribusi penjualan produksi usaha daerah, salah satu hasil produksinya adalah air minum. Urusan pilihan dimaksud salah satunya adalah urusan perdagangan yang meliputi seluruh aspek yang berhubungan dengan perdagangan secara umum termasuk urusan penyediaan sarana dan prasarana Untuk Air Minum. Peningkatan sarana prasarana Untuk Air Minum dimaksukan untuk menjamin kelancaran arus barang antar wilayah serta meningkatkan ketersediaan dan kesetabialan harga bahan pokok, salah satu kebijakan yang ditempuh adalah kebijakan dari PDAM. Masalah pokok penelitian dalam tesis ini adalah Bagimananakah pengawasan dalam pemungutan retribusi pelanggan Perusahaan Air Minum (PDAM) Di Tembilahan Menurut Perda Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum Pdam Tirta Indragiri? Bagaimana penyelesaian perkara yang timbul akibat keberatan dari pelanggan untuk membayar tribusi? Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada Konsumen yang menggunakan jasa PDAM? Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yang bersifat empiris atau observasi riset. Dimana penelitian ini merupakan suatu penelitian yang mengkaji mengenai asas-asas hukum, yang diperoleh secara langsung di objek penelitian. Sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang diteliti tentang Pengawasan Pemungutan Retribusi Atas Pelanggan Perusahaan Air Minum (PDAM) Di Tembilahan Menurut Perda Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum PDAM Tirta Indragiri. Pada penelitian hukum sosiologis ini penulis menganalisis data dengan kualitatif yang pada hakikatnya pengolahan data ini adalah suatu kegiatan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Hasil penelitian dapat disimpulkan pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyediaan air bersih oleh PDAM Tirta Indragiri Tembilahan dilakukan secara ekstern dan intern. Pelaksanaan fungsi pengawasan secara intern belum terlaksana dengan baik karena adanya keterbatasan jumlah petugas serta fasilitas kendaraan untuk melakukan pengawasan yang masih kurang. Pelaksanaan fungsi pengawasan secara ekstern dapat dilaksanakan oleh masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun tokoh masyarakat. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan adalah pembinaan dan pelaksanaan pemberian sanksi yang kurang efektif dan kurang adil karena penerapan disiplin dan sanksi yang tidak adil. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga asset PDAM seperti pipa dan meteran.. Kurangnya sosialisasi tentang pentingnya menyelesaikan tunggakan tagihan dengan segera juga dapat berpengaruh terhadap penyediaan air bersih di Tembilahan. Kata Kunci : Tarif PDAM, Perda Nomor 19 Tahun 200