Implementasi Batas Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Perorangan Dalam Perspektif Fungsi Sosial Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria berusaha meminimalkan ketimpangan dalam akses perolehan dan pemanfaatan tanah dengan memuat ketentuan tentang pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah. Hal ini diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan bahwa untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. Namun atas hal tersebut masih dikesampingkan, dimana seperti yang terjadi di Kota Pekanbaru dimana masih banyak yang memiliki tanah lebih dari lima bidang. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Implementasi Batas Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Perorangan Non Pertanian Dalam Perspektif Fungsi Sosial Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal dan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Terhadap Penguasahaan Dan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Fungsi Sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional research dengan cara survey. Sifat penelitian menggunakan wawancara dan kuisioner, terhadap 18 responden. Data yang digunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan memakai metode induktif dan dihubungkan dengan teori atau peraturan perundang-undangan terkait penelitian ini. Hasil penelitian yang dikemukakan bahwa Implementasi Batas Penguasaan Dan Kepemilikan Atas Tanah Perorangan Non Pertanian Dalam Perspektif Fungsi Sosial Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal adalah belum berjalan dengan maksimal dikarenakan masih ada kepemilikan tanah yang lebih dari 5 bidang dimana tanah tersebut merupakan tanah non pertanian, yang sebagian dari kepemilikan sudah memiliki sertifikat tanah, dan Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru Terhadap Penguasahaan Dan Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Fungsi Sosial adalah belumlah maksimal dikarenakan data pemilikan tanah yang tersedia hanya untuk tanah-tanah terdaftar, sehingga penguasaan tanah tidak dapat dilakukan pengendalian optimal, terutama pemilikan tanah yang dibuat tujuan monopoli atau investasi semata-mata tanpa pemanfaatan (jenis ini melanggar fungsi social) serta Peraturan perundang-undangan mengenai pengendalian pertanahan masih lemah dan dan aturan yang terkait pengendalian pertanahan hanya mencakup pencegahan, membatasi hak milik, tetapi tidak mengatur penertiban pertanahan apalagi sanksi pertanahan seperti penurunan hak