Pelaksanaan Putusan Pengadilan In Absentia Pengadilan Tipikor Pekanbaru Terhadap Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan bunyi konsiderans Undang-udang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) maka pencegahannya juga harus dilakukan dengan luar biasa. Salah satu cara luar biasa itu adalah mekanisme pengadilan tanpa ketidakhadiran terdakwa dalam proses persidangan perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pemeriksaan dalam persidangan perkara korupsi tanpa kehadiran terdakwa (pengadilan in absentia) dengan maksud untuk menyelamatkan kekayaan negara. Namun dalam penerapannya, pengadilan in absentia masih belum menyentuh tujuan utama tersebut. Hal ini dapat dilihat pada Putusan in absentia Pengadilan Tipikor Pekanbaru No. 75/ Pid-Sus-TPK/2015/PN. PBR tanggal 24 Nopember 2015 yang menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap terdakwa in absentia. Namun dilema muncul Pasca Putusan berkekuatan hukum tetap, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengeksekusi terdakwa ataupun merampas harta benda terdakwa untuk membayar uang pengganti sehingga tujuan Pengadilan in absentia penyelamatan keuangan Negara tidak tercapai dan menjadi tunggakan kinerja di Kejaksaan. Permasalahan yang muncul adalah Apa sajahkah hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan In Absentia Pengadilan Tipikor Pekanbaru terhadap Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara No. 75/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR) dan Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan In Absentia Pengadilan Tipikor Pekanbaru terhadap Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara No. 75/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum observasi (Observasi Research) atau dengan cara survey artinya melakukan penelitian secara langsung kelokasi atau objek penelitian. Sedangkan dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan In Absentia Pengadilan Tipikor Pekanbaru terhadap Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi. Hambatan Pelaksaan Putusan Pengadilan In Absentia Pengadilan Tipikor Pekanbaru terhadap Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Perkara No. 75/PID.SUS-TPK/2015/PN.PBR) terdapat kendala Yuridis yang meliputi SOP Kejaksaan yang tidak digunakan, ada dualisme aturan, dan egosektorial instansi, dan non yuridis meliputi kendala-kendala eksternal terkait sarana, prasarana, profesionalisme dan kualitas SDM. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antaralain meningkatkan sarana, prasarana, profesionalisme dan kualitas SDM penegak hukum, membuat juknis dan juklak bersama penegak hukum terkait mekanisme penanganan perkara in absentia dari tahap penyidikan hingga eksekusi, dan membuat data base aset dan harta benda pejabat Negara (pegawai negeri sipil) sehingga memudahkan untuk diakses dalam satu wadah/ instansi yang khusus. Kata kunci : Putusan Pengadilan, In Absentia, Uang Pengganti, Korupsi