Kata kunci : Evaluasi, Tugas Camat, Pembinaan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hasil pelaksanaan kewenangan Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dan mengetahui faktor-faktor Penghambat Tugas Camat dalam Membina Penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta untuk mengetahui pola pembinaan yang cocok untuk penyelenggaraan pemerintahan desa terkhusus di Kecamatan Rokan IV Koto penelitian ini berbentuk penelitian lapangan dengan cara survey dengan olahan skala likert, sedangkan ditinjau dari sifatnya penelitian ini bersifat analisa deskriptif yaitu menerangkan dan mengembangkan berbagai temuan penelitian dilapangan serta menganalisa data sehinggaa di peroleh suatu...
ABSTRAK Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh ...
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat da...
Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang pemerintahan t...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dan hambatan pelaksanaan pemungutan pajak air permuk...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, tujuan penelitian i...
Penelitian ini dilakukan pada Peranan Camat Dalam Membina Penyelengaraan Pemerintahan Desa Di Kecama...
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk negara Republik dimana negara kesatuan Republik Ind...
Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Penataan Batas Areal Perkebunan Penelitian ini bertujuan untuk m...
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengurusan Izin tel...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang adanya otonomi oleh masing...
Dalam rangka pelaksanaan daerah otonom yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan p...
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat da...
Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan ...
ABSTRAK Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasa...
ABSTRAK Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh ...
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat da...
Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang pemerintahan t...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dan hambatan pelaksanaan pemungutan pajak air permuk...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, tujuan penelitian i...
Penelitian ini dilakukan pada Peranan Camat Dalam Membina Penyelengaraan Pemerintahan Desa Di Kecama...
Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk negara Republik dimana negara kesatuan Republik Ind...
Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Penataan Batas Areal Perkebunan Penelitian ini bertujuan untuk m...
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengurusan Izin tel...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang adanya otonomi oleh masing...
Dalam rangka pelaksanaan daerah otonom yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan p...
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat da...
Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan ...
ABSTRAK Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasa...
ABSTRAK Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh ...
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat da...
Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang pemerintahan t...