Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penataan Batas Areal Perkebunan (Studi Di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan)

Kata Kunci: Evaluasi, Pelaksanaan, Penataan Batas Areal Perkebunan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penataan Batas Areal Perkebunan (Studi Di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan) dan hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penataan Batas Areal Perkebunan (Studi Di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan). Analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif yakni menggabarkan dan meringkas sebagai kondisi situasi variable yang ada pada objek penelitian ini. Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penataan Batas Areal Perkebunan (Studi Di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan) yang terindikasi dari indikator: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsitivitas, Ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Penataan Batas Areal Perkebunan (Studi Di Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan) yang dilakukan aparat pemerintah dapat dikatakan kurang baik karena dari penilaian kuisionar di dapatkan yang mengatakan terlaksana berdasarkan semua indikator hanya 26.9%, dan tekhnik pengukuran indikator dikatakan apabila hasil tanggapan responden pada kategori terPelaksanaan berada pada rentang persentase persentase 0%-33% dikatakan kurang baik. Dan Ditemui hambatan-hambatan yaitu; kurangnya Efektifitas ataupun pencapaian tujuan dan sasaran, kurang Efisiennya para aparat pemerintah dalam menjalankan kebijakan, Kurangnya Kemampuan yang dimiliki oleh aparat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, Kurangnya Perataan ataupun partisipasi aparat pemerintah dan masyarakat dalam mengawasi perkebunan, Kurangnya Responsitivitas ataupun kemampuan birokrasi untuk melaksanakan setiap kebijakan, Kurangnya Ketepatan aparat pemerintah dalam memiliki kemampuan untuk mengarahkan sesuatu kebijakan