Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota yang salah satunya adalah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,kecamatan Rambah merupakan salah satu dari 16 kecamatan dikabupaten rokan hulu untuk menjaga ketentraman dan ketertiban maka pemerintah kabupaten rokan hulu mengeluarkan melahirkan peraturan daerah kabupaten rokan hulu nomor 1 tahun 2009 tentang pelarangan dan penertiban penyakit masyarakat dimana pada pasal 3 dan 4 diatur setiap orang dilarang mengedarkan minuman yang dapat memabukan dan tindakan prostitusi namun dengan adanya perda ini masih ada juga terjadi dikecamatan R...
Kata Kunci :Evaluasi , Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan Tujuan penelitian ini adalah untuk meng...
ABSTRAK Mengacau kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43...
Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masya...
Kata kunci : Evaluasi, Tugas Camat, Pembinaan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjela...
Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang pemerintahan t...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dan hambatan pelaksanaan pemungutan pajak air permuk...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang adanya otonomi oleh masing...
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat da...
Kinerja birokrasi pemerintahan sangat&nb...
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat da...
ABSTRAK Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasa...
Dalam rangka pelaksanaan daerah otonom yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan p...
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengurusan Izin tel...
ABSTRAK Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh ...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
Kata Kunci :Evaluasi , Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan Tujuan penelitian ini adalah untuk meng...
ABSTRAK Mengacau kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43...
Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masya...
Kata kunci : Evaluasi, Tugas Camat, Pembinaan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjela...
Pemerintah daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemegang pemerintahan t...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil dan hambatan pelaksanaan pemungutan pajak air permuk...
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan ruang adanya otonomi oleh masing...
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat da...
Kinerja birokrasi pemerintahan sangat&nb...
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat da...
ABSTRAK Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Pasa...
Dalam rangka pelaksanaan daerah otonom yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta penyelenggaraan p...
Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengurusan Izin tel...
ABSTRAK Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh ...
Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Lembaga...
Kata Kunci :Evaluasi , Perlindungan Lahan Pertanian, Pangan Tujuan penelitian ini adalah untuk meng...
ABSTRAK Mengacau kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan aturan pelaksananya yaitu PP Nomor 43...
Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masya...