Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, diperlukan perlindungan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa depan terutama bagi Anak Jalanan. Penelitian ini dilakukan diDinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang mengambil masalah pokok bagaimana Implementasi Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan apa saja yang menjadi hambatan Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Observational Research dengan cara survey yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan terhadap objek penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner. Ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini bermaksud memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu Kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial Dan Pemakaman KotaPekanbaru untuk memenuhi hak-hak anak jalanan sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 4 sampai 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ialah dengan melakukan penertiban razia, melakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan sosial, mental, perilaku, dan psikososial juga dengan memberikan pelatihan seperti perbengkelan otomotif roda dua dan kemudi setir. Sedangkan yang menjadi hambatan Kebijakan Dinas Sosial Dan Pemakaman Kota Pekanbaru Tentang Anak Jalanan ialah kurangnya tenaga ahli dibidang sosial yang berkualitas, kurangnya anggaran dana dari pemerintah dan fasilitas sarana dan prasarana serta kesadaran anak jalanan itu sendiri untuk mengembalikan fungsi sosialnya