PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP PADA KONSERVASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGAMAN PANTAI; STUDI KASUS BALI

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas 3.374.668 Km2 yang terdiri dari 13.466 pulau, denganpanjang garis pantai sepanjang ± 99.093 km (Badan Informasi Geospasial, 2015). Identifikasikan kebutuhan danpotensi perbaikan pantai dari kerusakan erosi, dilakukan dengan menilai kerusakan dengan mengunakan variabelutama seperti kemunduran garis pantai serta menentukan prioritas penangan dengan memperhatikan nilaiekonomis kawasan tersebut. Kebutuhan dan skema pembiayaan, serta sumber Pendanaan dengan membuat modelpembiayaan ditentukan oleh cashflow untuk menyatakan kelayakan kegiatan investasi dalam penanganankerusakan maupun konservasi kawasan pantai dengan menggunakan analisis sensifitas didapat nilai IRR 29,62%dengan discount rate 12% dengan B/C ratio 1,98 pada kondisi kehihangan nilai benefit ±75%. Keterbatasanpendanaan untuk pencapaia target pembangunan infrastruktur yang ditetapkan dalam RPJMN tahun 2015–2019,adanya selisih pendanaan (funding gap) sehingga alternatif pembiayaan melalui Kerjasama PemerintahSwasta(KPS)/PublicPrivate Partnership (PPPs) dapat dilakukan dalam penyediaan infrastruktur. Penyediaaninfrastruktur sosial dalam bidang pariwisata pada kawasan pantai terbuka yang tidak memberlakukan tarif dapatmengunakan Pembayaran Ketersediaan layanan (Availability Payment), namun jika dapat menarik tarif untuksystem pantai tertutup maka skema DBMF (Desain, Build, Finance, Maintain) dapat sebagai alternatif pembiayaanperbaikan dan konservasi pantai khususnya pada pantai di Pulau Bali