SUATU PEMIKIRAN DALAM UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGENDALIAN MONETER DI INDONESIA

Pengendalian moneter tidak langsung dalam masa krisis moneter yang dialami oleh Indonesia saat ini menghadapi dilema. Di satu sisi, hubungan antara perubahan uang primer yang digunakan sebagai target operasional dengan perubahan variabel yang menjadi ultimate target kebijakan moneter relatif tidak stabil. Di sisi lain, selain semakin sulitnya untuk melakukan antisipasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer, instrumen moneter yang tersedia untuk melakukan manuver juga sangat terbatas. Sistem perbankan yang tidak sehat dan kondisi pasar uang yang tersegmentasi menyebabkan tidak berfungsinya mekanisme transmisi secara efisien, sehingga sulit diharapkan suatu operasi pasar terbuka yang efektif. Dan, dengan hanya mengandalkan SBI sebagai instrumen moneter, pencapaian sasaran ganda secara serentak merupakan pekerjaan yang sulit.Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan uang primer bukan hanya berasal dari faktor-faktor autonomous, tetapi juga berasal dari policy factors yang sebetulnya berada dalam kendali Bank Indonesia, namun, Bank Indonesia sepertinya tidak berdaya untuk mengaturnya secara lebih antisipatif. Faktor-faktor autonomous mencakup kondisi sektor keuangan yang semakin rentan terhadap gejolak baik di dalam maupun di luar negeri. Disamping itu, transaksi keuangan Pemerintah yang fluktuatif ikut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan operasi moneter. Dari sisi policy factors, beberapa fasilitas yang diberikan kepada bank-bank, seperti bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang berasal dari fasilitas overdraft yang diberikan kepada bank-bank, menambah ketidak pastian perubahan uang primer, yang pada gilirannya menyulitkan perencanaan moneter sehari-hari.Upaya peningkatan efektivitas pengendalian moneter dapat dilakukan melalui penyempurnaan dari berbagai sistem yang akan mengurangi ketidak pastian perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan agregat moneter. Penerapan sistem nilai tukar crawling band dan pemberlakuan soft control terhadap pembelian devisa oleh bank-bank dari Bank Indonesia akan dapat mengurangi tekanan eksternal pada pergerakan nilai rupiah, sehingga pengendalian moneter sehari-hari dapat lebih diarahkan pada sasaran internal. Selain itu, koordinasi yang lebih serasi antara Bank Indonesia dengan Departemen Keuangan dalam hal pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah, pembatasan pemberian fasilitas overdraft melalui penerapan suatu aturan kegagalan setelmen pembayaran antarbank, serta pengenalan obligasi Pemerintah sebagai alternatif instrumen moneter, diperlukan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan operasi pasar terbuka