Indonesia merupakan negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi daerah atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi. Yogyakarta dalam hal ini merupakan suatu daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan otonomi daerahnya. Sistem pertanahan keraton Yogyakarta merupakan salah satu keistimewaan yang terdapat dalam peraturan daerah Yogyakarta. Sistem pertanahan nasional dengan sistem pertanahan adat pada Daerah Istimewa Yogyakarta ini adalah merupakan sebuah sistem yang tidak dapat di persamakan. Metode penelitian bersifat yuridis normatif, dimana data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif. ...
Eventhough there are differences concerning concept, hierarchy and authority between national land ...
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penelenggaraan pemerintahan daerah diarahk...
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang pemerintah daerah mempunyai kedudukan ...
Indonesia merupakan negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian oton...
Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang b...
Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Pemilihan sebuah bentuk negara...
Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni mas...
Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang mempunyai hubungan kuat dengan sistem kepemimpinan ker...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meng...
When the Law No. 32 of 2004 on Regional Government was passed, which was originally centralized to d...
Otonomi daerah dalam Peraturan Perundang-undangan dari segi penyelenggaraan pemerintahannya tidak te...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan daerah khusus/istimewa dalam sistem ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan daerah khusus/istimewa dalam sistem ...
Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, “...
The Republic of Indonesia recognizes and respects the local government units that are special or spe...
Eventhough there are differences concerning concept, hierarchy and authority between national land ...
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penelenggaraan pemerintahan daerah diarahk...
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang pemerintah daerah mempunyai kedudukan ...
Indonesia merupakan negara kesatuan yang kekuasaannya dibagi ke daerah-daerah melalui pemberian oton...
Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang b...
Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Pemilihan sebuah bentuk negara...
Otonomi daerah di Indonesia telah ada sejak tahun 1903 yang terbagi ke dalam 3 (tiga) masa yakni mas...
Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang mempunyai hubungan kuat dengan sistem kepemimpinan ker...
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta meng...
When the Law No. 32 of 2004 on Regional Government was passed, which was originally centralized to d...
Otonomi daerah dalam Peraturan Perundang-undangan dari segi penyelenggaraan pemerintahannya tidak te...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan daerah khusus/istimewa dalam sistem ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pengaturan daerah khusus/istimewa dalam sistem ...
Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, “...
The Republic of Indonesia recognizes and respects the local government units that are special or spe...
Eventhough there are differences concerning concept, hierarchy and authority between national land ...
Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penelenggaraan pemerintahan daerah diarahk...
Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ketentuan tentang pemerintah daerah mempunyai kedudukan ...