Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada

Pemilu yang adil dan kredibel hanya dapat direalisasikan jika dikelola oleh badan independen. Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan dilakukan oleh badan penyelenggara yang mandiri tanpa menjelaskan lebih lanjut makna kemandirian tersebut. Melalui metode penelitian hukum normatif dan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model kelembagaan penyelenggara pemilu pascareformasi dan makna independensi Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 berdasarkan interpretasi Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kelembagaan penyelenggara pemilu pascareformasi adalah model independen yang tidak melibatkan perwakilan partai politik dan birokrasi. Sebagaimana tampak dari berbagai putusan pengujian undang-undang, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa kemandirian lembaga penyelenggara pemilu yang dikehendaki oleh UUD 1945 adalah kemandirian institusional, kemandirian fungsional, dan kemandirian personal.Credible and fair election can only be realized if managed by an independent institution. The Constitution states that elections are carried out by independent electoral management bodies without further explanation of the meaning of independence. Through normative legal research methods and by using statutory and case approaches, this research aims to find out the model of post-reform election management bodies and the meaning of independence of Article 22E paragraph (5) of the 1945 Constitution based on Constitutional Court interpretation. The results of this research found that the post-reform election organizing model is an independent model that does not involve representatives of political parties and bureaucracy. As can be seen from the judicial review rulings, the Constitutional Court interprets that the independence of election management bodies desired by the 1945 Constitution includes institutional independence, functional independence and personal independence