AKIBAT HUKUM PERBEDAAN DATA PERSEROAN TERBATAS ANTARA AKTA NOTARIS DAN DAFTAR PERSEROAN

Notaris memiliki peranan penting dalam suatu perseroan terbats karena notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta-akta dalam Perseroan Terbatas sekaligus merupakan satu-satunya kuasa dari calon pendiri atau kuasa direksi Perseroan dalam proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas serta pemberitahuan informasi lainnya secara elektronik pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam prakteknya, suatu data perseroan yang terdapat dalam Daftar Perseroan pada SABH dimungkinkan terdapat perbedaan data dengan akta-akta notaris. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ketidakcermatan notaris dalam melakukan pengisian data perseroan pada SABH dan tidak cermat memeriksa kesesuaian data suatu perseroan pada akta-akta notaris dan daftar perseroan. Dengan adanya perbedaan data perseroan tersebut, dapat menimbulkan sengketa hukum dan kerugian yang timbul kemudian hari apabila tidak melakukan perbaikan data perseroan, yang akan dialami oleh para pendiri, pemegang saham Perseroan Terbatas maupun notaris. Dari hal tersebut muncul isu hukum mengenai Keabsahan Data Perseroan dalam hal terdapat Perbedaan antara Akta Notaris dan Daftar Perseroan dan mengenai Pertanggungjawaban terhadap Perbedaan Data Perseroan dalam Akta Notaris dan Daftar Perseroan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang, dan pendekatan konseptual