PELEPASAN HAK ATAS UPAH DALAM PERJANJIAN BERSAMA ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA/BURUH

Humans must work to maintain their survival, without working humans will not be able to maintain their lives well. Economic development is inseparable from the name of employment which covers all aspects of people's lives where labor and employers conduct a work relationship as an effort to meet the economic needs of the community. Work agreements between employers and workers cannot be separated from the discussion of the problem of the amount of wages and the method of payment. In accordance with Law No. 13 of 2003 concerning Manpower Article 88 paragraph (1), paragraph (2) and paragraph (3a), the government establishes wage policies to protect workers in order to obtain income that fulfills decent livelihoods for humanity, including through minimum wages. In this thesis the constituent focuses on releasing the right to wages made by workers / laborers with a joint agreement between the parties, which also discusses sanctions imposed on employers if the employer pays a wage under the minimum wage stipulated by the local governor. And the compilation target in this journal is whether the release of rights in a collective agreement has binding power in the implementation of Constitutional Court No 72 / PUU-XIII / 2015 decision, of course in legal corridors as stipulated in Law Number 13 of 2003 concerning Labor. Hopefully this journal can be a useful reading and add insight to its readers.Manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanpa bekerja manusia tidak akan dapat mempertahankan hidupnya dengan baik. Perkembangan perekonomian tidak terlepas dari yang namanya ketenagakerjaan yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat dimana tenaga kerja dan pengusaha melakukan suatu hubungan kerja sebagai upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat. Perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh tidak lepas dari bahasan masalah besarnya upah dan cara pembayarannya. Sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3a), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi buruh agar memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di antaranya melalui upah minimum. Dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada pelepasan hak atas upah yang dilakukan oleh pekerja/buruh dengan adanya perjanjian bersama antara para pihak, yang juga membahas sanksi yang dikenakan pada pengusaha apabila pengusaha membayar upah dibawah ketentuan upah minimum yang diatur oleh Gubernur setempat. Sasaran penyusun jurnal ini adalah apakah pelepasan hak dalam perjanjian bersama mempunyai daya mengikat dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU-XIII/2015, tentunya dalam koridor-koridor hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Semoga jurnal ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi pembacany