BATAS USIA MINIMUM SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR.

Tesis ini berjudul BATAS USIA MINIMUM SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM PERKAWINAN DI BAWAH UMUR. Dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu: (1) Ketentuan batas usia minimum anak dalam perkawinan menurut Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam.; dan (2) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dalam perspektif Hukum Positif, Hukum Adat dan Hukum Islam. Metode Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatis, dengan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual approach) dan Pendekatan kasus (Case Approach). yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak terkait batas usia anak yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan diizinkan jika usia laki-laki telah mencapai 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Perbedaan usia laki-laki dan perempuan dinilai diskriminasi karena usia anak laki-laki telah memasuki usia dewasa sedangkan perempuan masih dikategorikan sebagai anak