KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA DALAM PEMBUATAN ATURAN TENTANG PEMBATASAN JUMLAH AKTA

Organisasi Notaris memegang Peranan penting dalam pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Bahwa wadah dari Organisasi Notaris tersebut adalah Ikatan Notaris Indonesia (INI), terdapat susunan organisasi yang dibentuk oleh Organisasi INI, yang salah satunya adalah Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan merupakan perwakilan dari Organisasi INI dan juga sebagai alat perlengkapan Organisasi yang salah satu kewenangannya adalah menerbitkan peraturan untuk penegakkan Kode Etik Notaris sebagaimana di tentukan dalam Pasal 12 angka 2 Perubahan Anggaran Dasar INI dalam Kongres INI 30 Mei 2015. Berdasarkan hasil Kongres yang diadakan oleh Organisasi INI, Dewan Kehormatan diberikan sebuah kewenangan khusus yang berupa mandat untuk membuat peraturan, yaitu dikeluarkannya Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari (Peraturan DKP INI No.1 Tahun 2017) ditujukan kepada Notaris dalam rangka penegakkan Kode Etik Notaris sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris. Dalam peraturan tersebut pembatasan akta terhadap Notaris adalah 20 Akta Perhari, Jika Notaris melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi dan merupakan objek pemeriksaan dari Dewan Kehormatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan DKP INI No. 1 Tahun 2017. Hal tersebut membuat Para Notaris menjadi lemah dalam berpedoman hukum disebabkan dalam UUJN tidak mengatur tentang Pembatasan Jumlah Akta terhadap Notaris