PENETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS HIBAH WASIAT

dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu Legalitas Hukum terhadap penetapan besaran pungutan BPHTB atas Hibah Wasiat dan Perlindungan hukum bagi wajib pajak BPHTB terhadap Hibah Wasiat. Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada data sekunder. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hibah Wasiat merupakan pemberian hak atas tanah dan/atau bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu, yang berlaku setelah pemberi Hibah Wasiat meninggal dunia termasuk objek perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dikenakan BPHTB. Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri pemungutan pajaknya dengan cara menerbitkan Perda, BPHTB yang semula termasuk kedalam Pajak Pusat kini menjadi Pajak yang dikelola Daerah.. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa; (1) dibentuknya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD menimbulkan ketidakadilan pada peraturan BPHTB atas Hibah Wasiat yakni atas penetapan lahirnya pajak terutang BPHTB Hibah Wasiat dan Penetapan Besaran Tarif Pajak atas Hibah Wasiat dengan adanya Ketidakadilan Hukum tersebut beberapa Daerah menerapkan aturan yang berbeda-beda atas Hibah Wasiat (2) Wajib pajak penerima Hibah Wasiat memiliki hak dan kewajiban atas perolahan hak atas tanah dan bangunan yang diterimanya, adanya hak dan kewajiban bagi wajib pajak maka untuk melindungi wajib pajak diberikan perlindungan hukum secara Preventif dan Represi