KONSISTENSI PUTUSAN PENGADILAN DALAM SENGKETA KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DI INDONESIA

Waris di Indonesia bersifat Pluralisme yang terdiri dari Sistem Kewarisan Hukum Islam, Hukum Adat, dan Hukum Perdata Barat (BW), yang masing – masing memiliki ketentuan berbeda, sehingga membuat masyarakat berbeda – beda menerapkan dan berpedoman hukum dalam hal pembagian warisan. Fokus penelitian ini pada anak luar kawin yang dapat menjadi ahli waris. Putusan Mahkamah Agung yang mengadili dan memutus anak luar kawin dapat menjadi ahli waris bagi ayah dan keluarga ayahnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 784/ K/Pdt/2014 dan 3258 K/Pdt/2015 serta Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengadili dan memutus anak luar kawin dapat memiliki kedudukan hukum dan menjadi ahli waris berpotensi pada ketidak sesuaian dengan hukum Islam dan hukum Adat yang dianut oleh masyarakat tertentu, karena tidak semua masyarakat menganut sistem hukum BW. Dari uraian tersebut lalu apa ratio decidendi atas putusan hakim dalam mengadili dan memutus anak luar kawin dalam kedudukannya sebagai ahli waris dan berapa bagian warisan bagi anak luar kawin dalam sistem kewarisan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif atau Doctrinal Research dengan menggunakan pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan Kasus (Case Approach), serta mengacu pada bahan hukum primer. dimana ratio decidendi atas putusan hakim yang dikaitkan dengan hukum Adat dan hukum Islam yang dianut masyarakat dalam penerapan pembagian harta peninggalan atau warisan