PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK ATAS ADANYA KETIDAKBENARAN DATA KEPEMILIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dapat terbentuk melalui suatu kepercayaan para pihaknya. Untuk dapat diberinya fasilitas kredit, kreditor harus terlebih dahulu melakukan uji instrumen prinsip kehati – hatian terhadap calon debitor. Dalam praktik perbankan, pernah terjadi di salah satu bank swasta di Surabaya dimana saat ini memiliki perjanjian kredit dengan debitor sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha perdagangan. Berdasarkan informasi yang dihimpun pihak bank dan bukti – bukti yang diajukan oleh pihak ketiga ternyata benar merupakan pemilik yang sah atas objek jaminan fidusia karena pihak ketiga tersebut telah melakukan perjanjian titip jual dengan debitor atas barang persediaan yang dibebani fidusia. Dengan demikian, telah terjadi ketidakbenaran data kepemilikan agunan fidusia yang diberikan debitor. Atas permasalahan tersebut dapat ditarik suatu isu hukum yaitu penyelesaian permasalahan terkait adanya ketidakbenaran data kepemilikan agunan fidusia debitor beserta perlindungan hukum bagi bank dan pihak ketiga selaku pemilik yang sah. Untuk menjawab isu hukum tersebut akan dilakukan penelitian hukum dengan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual melalui penelusuran bahan hukum primer dan sekunder terkait dengan topik penelitian. Penelitian hukum ini menghasilkan beberapa gagasan sebagai berikut :(i) ketidakbenaran data kepemilikan objek jaminan fidusia jaminan kredit yang diajukan oleh debitor merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 1365 BW. Pihak bank jika merasa terdapat ketidakbenaran data – data yang diajukan debitor dan adanya indikasi penipuan, maka sudah tepat jika diajukan gugatan wanprestasi dengan mengajukan pembatalan perjanjian dan ganti rugi berdasarkan pasal 1247 jo 1328 BW begitu juga untuk pihak ketiga sebagai pemilik sah dari stok yang dijaminkan debitor ke bank, (ii) Apabila terjadi pelanggaran pidana debitor dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagaimana Pasal 35 UU Jaminan Fidusia atau Pasal 378 jo 372 subs 263 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan maksimal 5 (lima) tahun paling singkat 1 (satu) tahun serta dendaRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)