STATUS PURUSA PADA PEREMPUAN AKIBAT PERKAWINAN PADA GELAHANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ADAT BALI

Perkawinan menurut hukum yang diatur di Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, dilangsungkan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka dari itu terdapat banyak macam dan cara melangsungkan suatu perkawinan. Jenis perkawinan yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bali pada umumnya ada dua macam yaitu, perkawinan biasa dan perkawinan nyeburin. Namun dewasa ini seiring berkembangnya jaman, ada jenis perkawinan baru yang dianut oleh masyarakat hukum adat Bali yang disebut dengan perkawinan pada gelahang. Dalam perkawinan ini, kedua belah pihak, suami maupun istri berkedudukan sebagai purusa, yang berarti kedua belah pihak memiliki kewajiban dan hak yang sama. Dari adanya suatu kesimpulan bahwa perkawinan tersebut mengakibatkan kedua belah pihak berstatus Purusa. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Pendekatan kasus yang dikaitkan dengan tulisan ini ialah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1331 K/Pdt/2010, yang menyebabkan adanya kepastian hukum dengan skala nasional bahwa perkawinan pada gelahang di Bali adalah sah menurut hukum nasional. Tanggung Jawab suami dan istri yang melangsungkan perkawinan pada gelahang, terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 30-34, serta berpedoman kepada Tri Hita Karana yang diatur dalam Peraturan Derah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019. Faktor penyebab terjadinya perkawinan pada gelahang ini disebabkan oleh, pasangan calon pengantin samasama terlahir sebagai anak tunggal dalam keluarganya, sehingga apabila salah satu anak tersebut melangsungkan perkawinan biasa ataupun perkwinan pada gelahang, tidak bisa meneruskan hak maupun kewajiban di keluarga asalnya. Perkawinan pada gelahang yang dianut dalam masyarakay hukum adat Bali ini, menjadi suatu alternatif apabila ada calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, namun tidak bisa melangsungkan dengan menganut macam perkawinan biasa ataupun nyeburin