IMPLIKASI HUKUM PENJUAL DINYATAKAN PAILIT TERHADAP PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH LUNAS

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang muncul untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan tertentu dari anggota masyarakat. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) muncul dari kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat karena dengan adanya PPJB maka akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pembeli. PPJB tanah terjadi dengan 2 (dua) alasan yaitu penjual belum dapat menyerahkan tanah beserta bukti kepemilikan tanah atau pembeli belum dapat melakukan pembayaran secara lunas terhadap objek perjanjian jual beli. PPJB tanah dengan alasan penjual belum dapat menyerahkan tanah beserta bukti kepemilikan tanah biasanya dibuat dalam bentuk PPJB tanah lunas. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (untuk selanjutnya disebut SEMA No. 4 Tahun 2016) dalam Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum Nomor 7 disebutkan bahwa peralihan hak atas tanah berdasarkan PPJB secara hukum terjadi jika pembeli telah membayar lunas harga tanah serta telah menguasai objek jual beli dan dilakuan dengan itikad baik. Apabila penjual dalam PPJB lunas oleh pengadilan niaga dinyatkan pailit maka tanah objek PPJB lunas tidak dapat dijadikan atau ditetapkan sebagai bagian dari harta atau boedel pailit karena telah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut sesuai dengan ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2016 maupun prinsip jual beli tanah yang dianut di Indonesia yaitu tunai dan terang. Secara hukum pembeli beritikad baik telah memenuhi kewajibannya sebagai pembeli sehingga dalam hal ini hukum memiliki kewajiban untuk memenuhi hak pembeli untuk tidak dituntut secara hukum dan apabila ada tuntutan hukum maka hukum harus memberikan perlindungan dengan cara membebaskan pembeli beritikad baik dari segala tuntutan hukum atau ganti rug