Tesis ini Berjudul Konsep Pemagangan Bersama Kaitannya Dengan Tujuan Magang Bagi Calon Notaris. Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 huruf f UUJN menyatakan bahwa salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai Notaris yaitu, Calon Notaris telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam kurun waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan. Pasal tersebut menegaskan bahwa prakarsa sendiri adalah Calon Notaris dapat memilih sendi...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan notaries sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta...
Tesis ini berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa”. Arti p...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Tesis ini berjudul Kedudukan Calon Notaris yang Melakukan Kegiatan Magang pada Kantor Notaris. Tipe...
Magang merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh calon Notaris, guna menyelaraskan anta...
Profesionalitas dan kualitas notaris perlu terus ditingkatkan baik dalam jabatannya sebagai abdi neg...
Magang merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh calon Notaris, guna menyelaraskan antar...
Penetapan honorarium Notarismerupakansuatu faktor penting yang menjadi dasar pengenaan tarif bagi ma...
Dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UUJN terdapat penambahan pasal mengenai calon notari...
Dalam perkembangan zaman, tindak pidana dilakukan semakin kompleks, melintasibatas-batas yurisdiksi ...
Notaris merupakan pembuat akta otentik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainny...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan notaries sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta...
Tesis ini berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa”. Arti p...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Tesis ini berjudul Kedudukan Calon Notaris yang Melakukan Kegiatan Magang pada Kantor Notaris. Tipe...
Magang merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh calon Notaris, guna menyelaraskan anta...
Profesionalitas dan kualitas notaris perlu terus ditingkatkan baik dalam jabatannya sebagai abdi neg...
Magang merupakan salah satu syarat yang wajib dilakukan oleh calon Notaris, guna menyelaraskan antar...
Penetapan honorarium Notarismerupakansuatu faktor penting yang menjadi dasar pengenaan tarif bagi ma...
Dalam UU Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan UUJN terdapat penambahan pasal mengenai calon notari...
Dalam perkembangan zaman, tindak pidana dilakukan semakin kompleks, melintasibatas-batas yurisdiksi ...
Notaris merupakan pembuat akta otentik yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Notaris ialah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainny...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kewenangan notaries sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta...
Tesis ini berjudul “Tanggung Jawab Notaris Dalam Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa”. Arti p...
Menyadari bahwa profesi notaris diperlukan pada pembangunan, maka Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Ja...