BATAS WAJAR PEMBUATAN JUMLAH AKTA OLEH NOTARIS MENURUT DEWAN KEHORMATAN PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA DAN UNDANGUNDANG JABATAN NOTARIS

Tesis ini berjudul “Batas Wajar Pembuatan Jumlah Akta Oleh Notaris Menurut Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia Dan Undang-Undang Jabatan Notaris”, dengan 2 (dua) pokok permasalahan yaitu Prosedur oleh notaris dalam membuat akta melebihi batas kewajaran menurut DKP INI dan UUJN dan Sanksi etika dan administratif terhadap notaris yang melanggar jumlah pembuatan akta perhari sebagaimana diatur dalam Peraturan DKP INI No 1 Tahun 2017. Penelitian ini merupakan penelitian normative yaitu penelitian yang didasarkan pada bahan hukum primer. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan studi kasus (case study). Meskipun adanya Peraturan DKP INI No.1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Pembuatan Akta Perhari yaitu 20 akta perhari namun di dalam prakteknya masih banyak notaris yang melanggar peraturan tersebut, karena didalam UUJN tidak terdapat pasal yang secara spesifik mengatur mengenai jumlah batas wajar pembuatan akta perhari. Namun apabila dikaitkan dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN, pelanggaran yang di lakukan oleh notaris terhadap Peraturan DKP INI No.1 Tahun 2017 mengenai batas kewajaran pembuatan akta tersebut, notaris dapat terindikasi melanggar tanggung jawab dan wewenang seorang notaris dalam membuat akta otentik sebagaimana di atur dalam UUJN. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukkan bahwa: (1) Walaupun di dalam UUJN tidak secara eksplisit mengatur tentang pembatasan jumlah akta perhari akan tetapi apabila notaris melanggar peraturan tersebut maka notaris dapat terindikasi melanggar prosedur pembuatan akta otentik yang telah di tetapkan oleh UUJN. Oleh sebab itu perlu adanya pembatasan agar notaris dalam menjalankan tugas jabatannya yaitu membuat akta otentik tidak terburu-buru serta lebih teliti lagi sesuai dengan prosedur yang di atur di dalam UUJN, hal tersebut dilakukan agar akta otentik yang di buat oleh notaris sempurna dan tidak dapat kehilangan otentisitasnya. (2) Peraturan DKP INI No 1 Tahun 2017 yang merupakan terusan dari Pasal 4 ayat (16) KEN, yang mengatur mengenai batas wajar pembuatan akta perhari oleh notaris, apabila notaris melanggar peraturan tersebut notaris telah melanggar tanggung jawab etika karena melanggar peraturan KEN dan dapat dikenai saksi etika selain itu notaris juga melanggar tanggung jawab administratif yang mengakibatkan notaris dapat dikenakan saksi administratif yaitu karena tidak mematuhi perintah UUJN khususnya yang di atur dalam Pasal 4 UUJN dan Pasal 9 UUJN