TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA DAMPAK LUMPUR LAPINDO

Selama tiga belas tahun semburan Lumpur Lapindo berlangsung dan masih menyisakan banyak permasalahan di Negara ini. Hilang dan terabaikannya hak-hak korban seakan semakin menambahkan prestasi buruk pelanggaran hak dalam sejarah Indonesia. Permasalahan menganai hak akan kesehatan pun seakan diabaikan begitu saja oleh pemangku kewajiban. Pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia yang berlandaskan hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Regional digunakan untuk mengidentifikasi hak kesehatan apa saja yang dilanggar pada peristiwa ini. Hak kesehatan bagi warga Negara sesungguhnya sudah diatur di dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lair batin dalam hal kesehatan. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, yang didalamnya juga terdapat kewajiban untuk menjunjung tinggi hak kesehatan. Serangkaian upaya dilakukan Pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya terhadap peristiwa Lumpur Lapindo ini. Mulai dari pembentukan badan penanganan khusus, hingga ganti rugi yang pada akhirnya tak kunjung usai hingga saat ini. Pada dasarnya Hak kesehatan telah diatur pada instrument hukum nasional dan internasional. Sehingga hal tersebut merupakan tugas utama dari Negara untuk melindungi, menghormati, menegakkan, serta menjamin agar masyarakat dapat memperoleh hak nya secara menyeluru