Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Undang- Undang Partai Politik (Studi Kasus DPD Partai GOLKAR Kota Surabaya 2014-2019)

Skripsi ini berjudul Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Undang-Undang Partai Politik (Studi Kasus DPD Partai Golkar Kota Surabaya). Tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu untuk memahami dan mengetahui sistem pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik berdasarkan AD / ART Partai Golkar dan Undang-Undang Partai Politik; mengetahui karakteristik dan kecenderungan dalam pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik; dan untuk melihat peta jaringan pengelolaan dan dalam DPD Partai Golkar Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptis analistis yaitu sebuah metode yang meneliti objek dan atau peristiwa yang digambarka secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Pendekatan desktriptif ini bertujuan menyampaikan serta memfokuskan penelitian tentang bantuan keuangan partai politik yang berasal dari APBN / APBD dalam pengelolaan keuangan yang berbasis demokrasi. Pemaparan pengaturan dan praktet penerapan tersebut kemudian menjadi dasar analisis terhadap permasalahan pengaturan dan praktek pengelolaan bantuan keuangan partai politik. Analisis terhadap fakta dilakukan untuk mengetahui kecenderungan terhadap pengaruh eksternal dan internal terhadap bantuan keuangan partai politik dan pengaruhnya terhadap kehidupam partai politik secara keseluruhan. Sumber data utama yang diperoleh dari penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan yang selebihnya merupakan data bersifat tambahan. Data utama diperoleh melalui tahapan wawancara secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara tehadap subjek yang telah dipilh. Selain data utama, peneliti dalam hal ini juga mencari berbagai sumber-sumber data lain yang mungkin akan dijadikan sebagai data tambahan, misalnya sumber literasi seperti buku, jurnal, skripsi, tesis; sumber informasi seperti koran, majalah, internet. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah partai politik membutuhkan sumber pendanaan yang cukup besar oleh karena pemerintah memberikan subsidi melalui bantuan keuangan partai politik yg mana besaran berdasarkan suara sah yang diperoleh partai politik pada pemilu sebelumnya. Kedua, hanya berjalannya iuran wajib yang berasal dari kader partai yang duduk di legislatif. Ketiga, semakin kurangnya sumber pendanaan partai politik yang menyebabkan membuka peluag kepada elite-elite bisnis masuk ranah partai politik dan mempengaruhi sejumlah arah demokrasi