POLITIK PENDIDIKAN : RESPON KEBIJAKAN DESENTRALISASI DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA SURABAYA

Penelitian dilakukan dengan melihat fenomena terjadi permasalahan dari proses pelimpahan pengelolaan pendidikan SMA sederajat. Permasalahan bermula dari diberlakukannya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Hal yang menjadi masalah mengenai pelimpahan pengelolaan SMA dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Provinsi. Terjadi Penolakan dari beberapa kepala daerah, salah satunya walikota Surabaya. Pertanyaan Penelitian dari penelitian ini yaitu bagaimana respon dari pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan SMA dan sederajat dari pemerintah kota kepada pemerintah provinsi, dan apa implikasi pelimpahan tersebut bagi Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi. Penelitian dilakukan di kota Surabaya. Narasumber penelitian yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Komisi D DPRD Kota Surabaya, SMA Negeri 16 Surabaya, dan SMA Trimurti. Penelitian ini menggunakan teori Desentralisasi, yang mana akan membedah bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan cara wawancara mendalam, dan analisa dokumen. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian didapatkan terjadi pembagian urusan pelaksanaan pendidikan antar tingkatan pemerintah. Penyelenggaraan pendidikan SMA berubah dari pemerintah tingkat II yaitu Kota/Kabupaten kepada pemerintah tingkat I yaitu Provinsi melalui Undang-Undang No.23 Tahun 2014 yang bertujuan untuk efektivitas dan efisiensi urusan pemerintahan di daerah. Pengelolaan SMA dipegang oleh Provinsi bertujuan akan membawa kemajuan di bidang pendidikan. Hal ini akan menjadi fokus pemerintah provinsi dalam pemerataan pendidikan di daerahnya. Dalam prosesnya terjadi implikasi bagi pemerintah dan masyarakat diantaranya implikasi politik, administrasi, dan sosial