PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA SITAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Adanya kekosongan hukum terkait perlindungan hukum terhadap benda sitaan dalam sitem peradilan pidana, menimbulkan ketidakadilan terhadap benda sitaan yang berakibat berkurangnya nilai kualitas dan kuantitas dari benda tersebut. Penyimpangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khusunya Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Rupbasan dalam proses penyitaan benda yang diduga hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Tersangka/ Terdakwa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dianut secara universal sebab pihak aparat penegak hukum khususnya Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Rupbasan secara frontal melakukan penyitaan yang menimbulkan kerugian terhadap benda hasil dari sitaan tersebut. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) hakikat benda sitaan dalam sistem peradilan pidana; (2) model perlindungan hukum terhadap benda sitaan dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus agar dapat menjawab isu hukum yang diajukan. Hasil penelitian ini diharapkan adanya konseptual dan legal reform perlindungan hukum terhadap benda sitaan dalam sistem peradilan pidana. Sehingga dapat menjadi dasar hukum bagi aparat penegak hukum khususnya Penyidik, Penuntut Umum, Hakim dan Rupbasan dalam melakukan penyitaan benda yang patut diduga hasil dari tindak pidana, sehingga memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi Tersangka/ Terdakwa, Korban dan Pihak Lain Yang Berkepetingan