PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS

Dengan berlakunya Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka pembinaan dan pengawasan terhadap notaris merupakan wewenang Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris sebagai pelaksananya. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tersebut meliputi pengawasan terhadap perilaku notaris, pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan Notaris serta pembinaan terhadap Notaris. Dalam pelaksanaan pengawasannya, Majelis Pengawas terbagi atas Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah. Masing-masing Majelis Pengawas tersebut memiliki tugas dan wewenang tersendiri, dan secara berjenjang Majelis Pengawas Daerah bertanggungjawab atas kinerjanya kepada Majelis Pengawas Wilayah kemudian Majelis Pengawas Wilayah bertanggung-jawab atas kinerjanya kepada Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Pengawas Pusat tersebut bertanggungjawab atas kinerjanya Kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang dikandung dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Majelis Pengawas Notaris tersebut dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengawas notaris berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Dan mengenai Tata cara pelaksanaan pemeriksaan terhadap notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tersebut berkenaan dengan adanya pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, telah dikeluarkan pula suatu Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris