TANGGUNG GUGAT PEJABAT LELANG DALAM PEMBUATAN AKTA RISALAH LELANG

Penjualan barang secara umum atau Lelang merupakan salah satu bentuk mekanisme atau instrumen pasar yang makin diminati oleh masyarakat, hal ini disebabkan penjualan secara lelang banyak memiliki kelebihan dibandingkan dengan cara penjualan biasa seperti jual-beli. Kelebihan penjualan dengan cara lelang adalah penjualannya memiiki sifat keterbukaan (transparan), objektif dan kompetitif. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam lalu-lintas hukum perdata (jual-beli ), khususnya penjualan secara umum atau lelang, terutama hukum pembuktian dalam hukum perdata, diperlukan suatu alat bukti tertulis yang mempunyai nilai kepastian hukum dibandingkan dengan alat bukti lainnya, yaitu yang dikenal dengan istilah akta otentik berupa Risalah Lelang. Guna memenuhi kebutuhan terciptanya alat bukti tersebut harus ada Pejabat Umum (openbaar ambtenaar) yang berwenang untuk membuat akta risalah lelang yaitu Pejabat Lelang. Wewenang Notaris itu bersifat umum (regel), sedangkan wewenang dari pejabat lainnya seperti Pejabat Lelang merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh undang- undang. Lembaga lelang mempunyai fungsi publik dan fungsi privat, sehingga dapat digunakan sebagai sarana perekonomian sekaligus parameter bagi pencapaian rasa keadilan dimasyarakat dalam rangka penjualan benda karena eksekusi, penjualan barang milk Negara/Daerah dan kekayaan Negara yang dipisahkan, dan memberikan peluang bagi masyarakat menggunakan lembaga lelang untuk menjual harta bendanya secara sukarela. Dalam kaitannya dengan tanggung gugat yang dipikul oleh Pejabat Lelang sebagai pejabat umum terutama dalam pembuatan suatu akta yang mengandung cacat yuridis disebabkan adanya kesalahan Pejabat Lelang, maka terhadap kesalahan tersebut jika sampai menimbulkan kerugian, Pejabat Lelang harus bertanggung jawab sepanjang kesalahan tersebut terbukti telah melanggar ketentuan Vendu Reglement dan Vendu Instructie, maka sepatutnya dikenakan hukuman menurut ketentuan yang berlaku. Sanksi atau hukuman yang dapat diberikan kepada Pejabat Lelang, adalah : Tuntutan Ganti Rugi dari Negara apabila Pejabat Lelang melakukan kesalahan atau lalai dalam hal menyetorkan hak Negara berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan (BPHTB), Pemungutan Pajak berupa Pph Pasal 25 dan uang Miskin ; Tuntutan Pidana, apabila Pejabat Lelang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam hal menyalah-gunakan kewenangan yang dimilikinya antara lain, seperti membeli barang yang dilelangnya untuk dirinya sendiri; Tuntutan Ganti Rugi Perdata , apabila Pejabat Lelang melakukan kesalahan atau kelalaian sebagaimana telah diatur dalam pasal 40 Vendu Reglement