KEDUDUKAN JANDA TERHADAP HARTA PENINGGALAN SUAMI MENURUT HUKUM WARIS ADAT BALI

Inti pembahasan dalam tesis ini adalah soal kedudukan janda terhadap harta peniggalan suami menurut Hukum Adat Waris Bali. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah, pertama, sistem pewarisan menurut Hukum Adat di Bali, khususnya mengenai kedudukan anak perempuan terhadap harta warisan. Kedua, kedudukan dan hak mewaris janda terhadap harta peninggalan suaminya menurut Hukum Adat Waris Bali. Penelitian untuk penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasuistis (cases approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum waris. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai putusan pengadilan mengenai kedudukan janda dalam mewaris atas harta peninggalan suaminya. Analisis terhadap bahan hukum hasil penelitian dilakukan secara deskriptif, sedang penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat Bali dipengaruhi oleh agama Hindu yang melihat garis keturunan seseorang dari pancer laki-laki atau kebapakan (patrilineal). Konsekuensinya maka pewarisan hanya ditujukan bagi anak laki-laki, sedang anak perempuan tidak berhak mewaris. Hal ini dikaitkan dengan kewajiban keagamaan atau upacara adat yang hanya diperuntukkan atau harus dijalankan oleh kaum laki-laki. Namun demikian kepada anak-anak perempuan dapat diberikan harta/barang sebagai bekal jika akan melangsungkan perkawinan dengan orang lain, yang disebut harta babaktan. Menurut hukum adat waris yang berlaku pada masyarakat Hindu di Bali, janda bukan ahli waris dan tidak berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya. Akan tetapi, seorang janda dapat menguasai dan menikmati harta peninggalan suaminya sampai dia meninggal dunia atau kawin lagi, dengan catatan dia tetap menjalankan dharmanya sebagai janda. Apabila seorang janda melanggar dharmanya maka dia dapat dipecat sebagai janda dari almarhum suaminya dan harus mengembalikan seluruh harta peninggalan suami yang telah dikuasai kepada anak-anaknya atau kepada keluarga suami (kepurusa). Sehubungan dengan masih lemahnya kedudukan anak perempuan dan janda dalam mewaris menurut Hukum Adat Bali, disarankan agar anak-anak perempuan atas dasar persamaan hak dan keadilan diberi hak mewaris meski dengan bagian yang berbeda (lebih kecil) dibanding anak laki-laki. Para janda di Bali hendaknya tidak hanya diberi hak untuk menikmati harta peninggalan suami, tetapi juga diberi hak untuk mewaris. Hal ini didasarkan pada pertimbangan persamaan hak dan kedudukan antara suami dan isteri, serta eratnya hubungan suami-isteri sehingga kadangkala melebihi hubungan darah atau keturunan