Penolakan Pemerintah Kamboja atas Permintaan Ekstradisi Pemerintah Thailand dalam Kasus Thaksin Shinawatra

Perjanjian bilateral merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam hukum internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terikat dalam perjanjian tersebut dimana hanya dua pihak atau dua negara saja salah satu kerjasama antara satu negara dengan negara lain ada suatu hubungan kerjasama salah satunya dalam pengembalian pelaku kejahatan oleh suatu negara kepada negara dimana dilakukannya perbuatan kejahatan. Hubungan kerjasama yang demikian ini dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian ekstradisi. Negara diminta tidak berkewajiban untuk menyerahkan si pelaku kejahatan. Negara diminta berhak mempertimbangkan terlebih dahulu apakah akan menyerahkan orang yang diminta ataukah akan menolak permintaan negara peminta. Tidak menutup kemungkinan seseorang pelaku pelarian melarikan diri ke negara lain dan negara lain tersebut tidak bersedia menyerahkan pelaku tindak pidana kepada negara dimana tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan. Sebagai contoh adalah tentang larangan menyerahkan pelaku korban kejahatan politik yang kini sudah berlaku umum di dalam hukum dan praktik tentang ekstradisi, seperti halnya perjanjian ekstradisi antara Kamboja dan Thailand tidak sepenuhnya dilaksanakan karena dipengaruhi oleh pandangan Kamboja yang berpikir bahwa Thaksin adalah korban kejahatan politik. Dilihat dari prinsip non-ekstradisi pelanggaran politik yang dilakukan oleh Kamboja atas penolakan ekstradisi Thaksin Shinawatra menjadikan tindakan yang sah