Penyalahgunaan Dana Penanganan Fakir Miskin Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Tujuan Penulisan jurnal ilmiah ini adalah sebagai suatu syarat untuk kelulusan dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Tujuan Praktis dari penulisan skripsi ini untuk dapat mengetahui Apakah tindakan AG dan AD yang menyalahgunakan dana penananganan fakir miskin dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Diperoleh kesimpulan sebagai berikut: AG selaku Kepala Desa dan AD selaku bendahara desa ditunjuk sebagai penyelenggara penanganan kemiskinan Program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa/Kelurahan secara terpadu menggunakan dana program pemugaran rumah dari APBD tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah), untuk kepentingan pribadi melalui memasukan dalam rekening atas nama pribadi AG dan AD. Tindakan AG dan AD terbukti melakukan tidak pidana penggelapan karena telah memenuhi unsur Pasal 3 72 KUHP yaitu menggunakan dana penanggulangan kemiskinan yang ada padanya bukan karena perbuatan melawan hukum, menggunakan dana tersebut seakan-akan miliknya sendiri dan melakukan tindak pidana menyalahgunakan dana penanganan fakir miskin melanggar Pasal 43 (I) UU No. 13 Tahun 2011, karena telah melakukan menyalahgunakan dana penanganan kemiskinan. Tindakan AG dan AD dapat dipertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu telah melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, tidak adanya alasan pemaaf