Tindak Pidana Kepala Desa yang Merubah Status Perkawinan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Skripsi ini membahas tentang apakah tindak pidana Kepala Desa yang dalam kewenangannya merubah status perkawinan seseorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pemalsuan Surat juncto Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penyertaan Dalam Tindak Pidana. Skripsi ini dibuat karena timbulnya permasalahan terhadap seseorang yang dalam jabatannya membantu memalsukan keterangan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu namun terhadap pelaku tidak dikenakan sanksi pidana karena hal tersebut bukan merupakan tuntutan hakim. Meskipun bukan merupakan tuntutan hakim, suatu tindak pidana tetaplah suatu tindakan yang melawan hukum dan dapat diberikan sanksi hal ini juga berkaitan dengan ketelitian para penegak hukum dalam menangani suatu peristiwa pidana