Pertanggungjawaban Pidana TH yang Memperoleh Ijazah Sma Tanpa Mengikuti Kegiatan Pembelajaran Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Tujuan penulisan skripsi ini ini dimaksudkan untuk menganalisis perbuatan yang dilakukan oleh TH dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ditinjau dari Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional perihal TH mendapatkan ijazah sekolah yang didapatkannya dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam undang – undang yang berlaku, yang kemudian digunakan oleh TH untuk kepentingan pencalonan diri sebagai kepala desa. Perbuatan yang dilakukan oleh TH telah memenuhi keseluruhan unsur pertanggungjawaban pidana serta keseluruhan unsur sebagaimana Pasal 69 ayat (1) dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu. Maka perbuatan yang dilakukan oleh TH dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (1) dari Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu dengan pidana penjara lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)