TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESIDIV TINDAK PIDANA PENALAHGUNAAN NARKOTIKA SEBAGAI FAKTOR PEMBERAT PIDANA

Kondisi perkembangan zaman menghendaki semakin bertambahnya kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Dimana pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat diterima secara instan sehingga timbul berbagai kejahatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu penyalahgunaan narkotika di berbagai kalangan mulai dari orang tua, anak-anak, hingga public figure. Bahaya penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada pecandunya melainkan dapat merusak masa depan kehidupan bangsa dan negara, terutama kehidupan generasi muda bangsa. Hal ini tentunya menimbulkan dampak negatif bagi citra negara di dunia. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum memerlukan suatu kaidah hukum untuk melarang tindakan penyalahgunaan narkotika dalam kehidupan bermasyarakat. Rumusan masalah pertama mengetahui dan mendeskripsikan ketentuan tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dan kedua untuk mendeskripsikan dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menentukan sanksi pidana bagi residivis tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam praktek peradilan berdasarkan hasil putusan pengadilan Nomor 227/Pid.Sus/2018/PT.DKI. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif analisis. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisis data yang terdiri dari rangkaian kata-kata. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, dimulai dari hal-hal yangbersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Hasil Penelitian menemukan bahwa kebijakan yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia pada saat ini diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun dari sekian banyak pasal tersebut, hanya terdapat satu ketentuan yang mengatur mengenai Residivis Narkotika yaitu Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Dalam keputusan yang diteliti diketahui bahwa dalam penerapan unsur-unsur residivis tindak pidana narkotika,tindakan terdakwa terbukti melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, akan tetapi unsur dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) , tindakan terdakwa tidak terbukti