LAPORAN HASIL PENELITIAN_REORIENTASI PENGATURAN PENGELOLAAN SAMPAH ELEKTRONIK DI KOTA SEMARANG

Sampah elektronik merupakan sampah yang kurang mendapatkan perhatian di Kota Semarang. Bukan karena aturan tidak ada namun karena sifat, konsentrasi dan kandungan yang ada di dalamnya memang memerlukan penanganan khusus yang tidak bisa disamakan dengan sampah lainnya yaitu sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Dalam Peraturan Daerah Kota Semarang No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah hanya menyebut sampah spesifik dan belum ada peraturan lainnya yang mengaturnya setelah Perda dikeluarkan. Belum ada kejelasan apakah sampah elektronik merupakan bagian dari sampah spesifik. Sementara Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 mengkalsifikasikan sebagai limbah B3 yang mencakup limbah cair, gas, dan padat. Dalam kaitan ini ada ketidakjelasan baik definisi maupun ruang lingkup terhadap penanganan sampah elektronik. Problem hukum lainnya juga berkaitan dengan tugas dan kewenangan, pendekatan 3R (reduce, reuse and recycle), konsep Extended Producer Responsibility (EPR), pengembangan dan penerapan teknologi serta informasi. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah apakah sampah elektronik dan teknik pengelolaan sampah elektronik telah secara jelas diatur dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Kedua, bagaimana konsep reorientasi pengaturan sampah elektronik di Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan mencakup dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum yang mendasarkan pada bahan-bahan hukum (primer dan sekunder), dan penelitian sosial yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif yang mendasarkan pada data primer dan sekundera. Analisa untuk penelitian hukum dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang, dan konseptual. Untuk penelitian empiris, analisa dengan pendekatan survey dan populasi penelitian yaitu semua Rumah tangga yang berkaitan dengan e-waste dalam kehidupan sehari hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada kelemahan dalam Perarturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 berkaitan khususnya dengan sampah spesifik. Perda tidak secara jelas menyebut sampah elektronik karena masuk dalam ruang lingkup sampah spesifik. Sementara penundukkannya baik sampah spesfik (sampah elektronik) pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Limbah B3 sendiri tidak secara jelas menyebut sampah spesifik dan sampah elektronik. Definisi dalam Undanng-Undang No 32 Tahun 2009 hanya menyebut limbah, bukan sampah. Tugas dan kewenangan Pemerintah Kota Semarang masih terbatas pada kewenangan mengatur, sedangkan penyelenggaraan pengelolaan sampah masih terkendala pada sumberdaya, teknologi. Perda juga belum mengakomodasi penggunaan 3R (reduce, reuse, recycle) serta teknologi. Sementara peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 18 Tahun 2008 sudah ditindaklanjuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Untuk sampah spesifik belum ada peraturan pelaksanaan. Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa sikap, pengetahuan, intention to use, normatif subyektif sangat berkorelasi dengan bagaimana masyarakat mengelola sampah elektronik. Dengan demikian, pemerintah Kota Semarang perlu melakukan reorientasi terhadap Perda No 6 Tahun 2012 terutama berkaitan dengan definisi dan ruang lingkup sampah spesifik, tugas dan kewenangan, penggunaan konsep 3R dan EPR, serta pengembangan dan penggunaan teknologi untuk pengelolaan sampah. Kata kunci: Reorientasi Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2012, Sampah Elektroni