LAPORAN PENELITIAN_REKONSTRUKSI KEBIJAKAN TANAH EKS KERAJAAN DI INDONESIA YANG BERKEADILAN SOSIAL(Studi Tanah Eks Kerajaan di Eks Karesidenan Surakarta –Jawa Tengah)

Berbagai konflik yang berakhir sengketa di Pengadilan banyak terjadi di eks Karisidenan Surakarta terkait tanah-tanah eks kerajaan Surakarta dan Mangkunegaran. Konflik dan sengketa tersebut melibatkan masyarakat dalam arti antara kerajaan dengan masyarakat juga kerajaan dengan pemerintah daerah setempat. Konflik horizontal yang selalu melibatkan masyarakat yang telah menempati tanah dan bangunan eks kerajaan dengan pihak eks kerajaan terkait tanah eks Kerajaan yang akhirnya berakhir sengketa Pengadilan di Kota Surakarta yaitu tanah Domein Keraton Surakarta dan tanah Domein Mangkunegaran. Penelitian dilakukan dengan metode Socio Legal secara kualitatif, diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek maupun subyek yang diteliti.Pendekatan ini dilakukan untuk memahami hukum dalam konteks masyarakatnya. Pada penelitian ini melihat fakta realitas berlakunya tanah eks Kerajaan di eks Karisidenan Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan dalam Diktum IV huruf B UUPA mengakibatkan konflik yang berkepanjangan antara pihak Pemerintah Daerah dan pihak ahli waris kerajaan juga masyarakat yang mempunyai kepentingan atas tanah eks kerajaan tersebut. Kerajaan Surakarta dan Mangkunegaran merupakan masyarakat adat, karena masih mempunyai daerah teritorial dan keturunan yang sama serta mempunyai kewenangan di dalam dan keluar daerah adatnya. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian berkenaan dengan rekonstruksi kebijakan tanah eks Kerajaan di Indonesia, di antaranya menghilangkan belenggu paradigma positivisme pada pelaksana hukum yakni Badan Pertanahan Nasional, memasukkan asas keadilan pada kebijakan tanah eks kerajaan dan adanya relevansi hukum progresif dalam menciptakan keadilan substantif. Kata Kunci : Rekonstruksi, Kebijakan, Tanah Eks Kerajaan