PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH GUNA MEMINIMALISASI RISIKO HUKUM

Perjanjian Murabahah merupakan perjanjian yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah secara nasional. Perjanjian Murabahah yang dilaksanakan harus sesuai dengan peraturan-peraturan terkait yang mengaturnya, baik itu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah maupun peraturan lain seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan hingga Fatwa Dewan Syariah Nasional. Akan tetapi, pada praktiknya terkadang perjanjian murabahah tersebut belum dijalankan secara ideal. Hal inipun cukup rentan untuk dapat menimbulkan risiko hukum bagi bank syariah. Sehingga hasil penelitian ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara perjanjian murabahah di bank syariah dengan peraturan yang mengaturnya, serta bagaimana kaitannya dengan risiko hukum yang mungkin saja dapat dialami oleh bank syariah. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian antara perjanjian murabahah yang dilaksanakan di bank syariah dengan pengaturannya, dan risiko hukum yang dihadapi oleh bank syariah serta cara memitigasinya, perlu dilakukan penelitian secara lebih jauh untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut