TINJAUAN YURIDIS PENCAIRAN BANK GARANSI SECARA SEPIHAK DALAM PERJANJIAN KONSTRUKSI

Penyelenggaraan pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan yang memiliki risiko tinggi. Sehingga dibutuhkan jaminan untuk menjamin penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan bank yaitu Bank Garansi. Permohonan Bank Garansi yang diajukan oleh kontraktor sesuai dengan jenis dan besarnya Bank Garansi yang diminta atau yang dipersyaratkan oleh pemilik proyek. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pelaksanaan bank garansi dalam perjanjian konstruksi sudah sesuai dengan kaidah perjanjian bank garansi atau belum, dan pencairan bank garansi secara sepihak disebut sebagai perbuatan melawan hukum.Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mengolah data primer dan data sekunder. Kemudian metode penyajian data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan metode analisis data dilakukan dengan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian bank garansi antara PT. SINAR MAKMUR INTERGA sebagai terjamin, PT. BANK UOB BUANA sebagai bank penjamin, dan PT. WANAMITRA PERMAI sebagai penerima jaminan telah sesuai dengan kaidah perjanjian bank garansi seperti yang sudah ditetapkan oleh Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991. Berkaitan dengan pengajuan klaim oleh PT. WANAMITRA PERMAI masih dalam tenggang waktu masa berlaku perjanjian bank garansi, dan pembayaran yang dilakukan PT. BANK UOB BUANA telah sesuai dengan yang diperjanjikan, Majelis Hakim memutuskan bahwa PT. Bank UOB Buana tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum itu sendiri tidak terbukti