PENGATURAN MENGENAI EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT YANG BERADA DI LUAR NEGERI DALAM PERATURAN

Kepailitan mengakibatkan harta kekayaan debitor berlaku sita umum dan berubah statusnya menjadi harta pailit. Dalam perkembangan dunia usaha tidak menutup kemungkinan debitor memiliki harta kekayaan di dalam maupun di luar negeri. Terhadap harta pailit yang berada di dalam maupun di luar negeri harus dilakukan pemberesan atau eksekusi guna pelunasan utang debitor kepada kreditornya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar negeri dan hambatan kurator dalam penyelesaian eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar negeri. Penelitian ini disusun dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan internasional, hasil karya dari kalangan hukum dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan dikaji menggunakan metode analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, ditemukan bahwa eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar negeri dapat dilakukan oleh kurator setelah proses dan pelaksanaan kepailitan di Indonesia diakui oleh negara yang bersangkutan. Namun, Hukum Kepailitan Indonesia belum mengatur secara khusus permasalahan kepailitan lintas batas, khususnya eksekusi harta debitor pailit yang berada di luar negeri