ANALISIS PENGATURAN PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR DALAM UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DI INDONESIA

Pailit merupakan sitaan umum atas harta debitur pailit untuk melunasi utang kepada para krediturnya. Sejak adanya putusan kepailitan, debitur kehilangan haknya untuk menguasai hartanya dan diserahkan kepada kurator sebagai pihak yang angkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator dalam melaksankan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit terkadang mengalami kendala-kendala. Dalam penulisan ini mengambil kasus dalam Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 02/pailit/2011/P.Niaga.Smg dan Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 11/pailit/PN.Niaga.Smg. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang melihat dari ketentuan yuridis atau norma yang berlaku dan melihat temuan di lapangan untuk mengungkap permasalahan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu berusaha memberikan gambaran menyeluruh, mendalam dan dianalisa mengenai teori hukum yang menjadi objek penelitian. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengetahui informasi mengenai harta pailit dan informasi aset berupa tanah yang tersimpan di Badan Pertanahan Nasional. Namun demikian perlunya sinkronisasi pada Undang-Undang Kepailitan dan Peraturan Badan Pertanahan Nasional