IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KOTA TANGERANG

Kota Tangerang merupakan salah satu kota di Provinsi Banten yang mengalami alih fungsi lahan secara pesat. Sebagai kota yang menyandang predikat kota penyangga, kenyataan memperlihatkan bahwa banyak arus urbanisasi, pembangunan kawasan industri serta, permukiman dan berbagai fasilitas penunjang lainnya telah tumbuh dengan pesat di kota Tangerang. Hal ini erat kaitannya dengan keterbatasan dan tingginya harga lahan di Jakarta. Pemerintah Kota Tangerang terus berupaya membendung laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang marak terjadi di Kota Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokemntasi. Sementara proses analisis data dilakukan melalui : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan tujuan untuk mengumpulkan data terkait proses dan implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kota Tangerang, Hasil penelitian menunjukka implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kota Tangerang berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang 2012-2032. Dalam draft tersebut menyebutkan bahwa Kota Tangerang dialokasikan sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa, industri, serta pendidikan regional berwawasan lingkungan dan budaya sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional. Terjadinya peralihan fungsi lahan pertanian di Kota Tangerang dikarenakan sudah tidak menguntungkan, baik bagi masyarakat setempat yang mengelola ataupun bagi pemerintah kota dan adanya lahan pertanian di Kota Tangerang sudah tidak relevan lagi dengan status Kota Tangerang itu sendiri yang termasuk dalam Kawasan Strategis Nasional dan menjadi salah satu kota metropolitan di Indonesia. Alih fungsi lahan yang terjadi di Kota Tangerang merupakan peralihan pada lahan pertanian eksisting yang pada dasarnya peruntukan lahannya bukan untuk pertanian dan sebagian besar peralihan fungsi lahan pertanian diperuntukkan guna mendukung proyek strategis nasional. Kendala dalam penelitian tentang implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian yaitu adanya rencana pemerintah Kota Tangerang yang ingin melakukan revisi terhadap perda RTRW untuk sebagian wilayah serta kurangnya mendapatkan data perbandingan sebelum dan setelah peralihan fungsi lahan pertanian di Kota Tangerang. Rekomendasi : Untuk memperlancar proses pelaksanaan kebijakan alih fungsi lahan pertanian di Kota Tangerang, pemerintah segera mempercepat revisi kebijakan perda RTRW dan dipermudahnya akses dalam mendapatkan data alih fungsi lahan pertanian. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Alih Fungsi, Lahan Pertania