POLIGAMI DALAM MASA IDDAH (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN PARAKAN TEMANGGUNG TAHUN 2004)

Sebagaimana telah diketahui, salah satu sebab putusnya perkawinan adalah karena terjadi sebuah perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding Pengadilan Agama setempat. Akan tetapi poligami merupakan jalan untuk menghindari terjadinya perceraian. Di mana pengertian poligami adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama dengan batasan sampai empat orang isteri. Untuk dapat melakukan poligami, suami harus mengajukan permohonan izin kc Pengadilan Agama setempat disertai dengan alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (UU Nomor 1Tahun1974 dan Kompilasi Hukum Islam). Yang menjadi topik pembahasan dalam skripsi ini adalah terdapat kasus di Desa Parakan, seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan talak raj'i dan ingin menikahi wanita lain, sedangkan isteri yang pertama belum selesai dari masa 'iddah. Bagaimanakah status perkawinan suami dalam masa 'iddah bekas isteri dengan melihat pandangan masyarakat yang memahami talak sebagai putusnya perkawinan. Sedangkan perkawinan suami yang dilakukan dalam masa 'iddah tersebut telah mengajukan permohonan izjn ke Pengadilan Agama, numun ditolak dan melimpahkannya kepada pihak Kantor Urusan Agama. Kemudian pihak KUA Kecamatan- Parakan Temanggung menganjurkan kepada pihak suarni untuk membuat surat pernyataan tidak akan merujuk terhadap bekas isteri. Apakah perkawinannya tersebut- dengan tanpa izin dari Pcngadilan Agama- rncmpunyai kckuatan hukum. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penyusun rnenggunakan pendekatan Yuridis-Normatif. Sebagai sumber primernya adalah Interview dengan pihak-pihak yang terkait dan data-data yang berkaitan dengan kasus di lapangan. Sedangkan sumber sekundemya adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab maupun buku-buku ilmiah yang membahas mengenai poligami. Adapaun kesimpulan dari hasil analisa yang penyusun lakukan adalah bahwa kasus tersebut termasuk dalam izin poligami dalam masa 'iddah. Alasannya adalah karena pada dasarnya, dalam talak raj'i suami isteri masih mempunyai ikatan perkawinan. Isteri masih mempunyai hak-hak sama halnya dengan isteri sebelum diceraikan dan suami masih mempunyai kewajiban dalam hal nafkah. Sehingga, suami yang ingin menikah lagi dengan wanita lain harus izin ke Pengadilan Agama. Namun jika tidak, maka perkawinan yang dilakukan oleh suami tidak mempunyai kekuatan hukum dan perkawinannya pun dapat dibatalkan, apahila terjadi gugatan dari bekas isteri sebelum masa 'iddah selesai