PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN SIMPAN PINJAM PEREMPUAN PNPM MANDIRI KEC PABELAN KAB SEMARANG)

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan pemerintah, antara lain melalui: Pengembangan Kawasan Terpadu(PKT), Inpres Desa Tertinggal (IDT),mengembangkan IDT menjadi Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT). Pada tahun 2000 Pemerintah Indonesia mengembangkan program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat yang dikenal dengan Kecamatan Development Program (KDP) dan Urban Poverty Program (UPP) yang kemudian disatukan menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM- MP) bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Secara spesifik tujuan PNPM Mandiri Pedesaan antara lain mendukung peningkatan kapasitas, akuntabilitas, serta restrukturisasi dan pelembagaan skema dari dana bergulir PNPM mandiri dan mencapai pengentasan kemiskinan di masyarakat sasaran PNPM dengan memastikan akses yang berkelanjutan untuk membiayai di masa depan. Kegiatan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian modal untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Dalam prosesnya kegiatan ini berjalan tidak sesuai yang diharapkan yakni banyak mengalami kendala, hambatan dan keterlambatan pembayaran (kredit macet). Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis mencoba mencari gambaran tentang Bagaimanakah penyelesaian kredit macet kegiatan simpan pinjam perempuan di Desa Pabelan Kab. Semarang? Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet kegiatan simpan pinjam untuk perempuan di desa Pabelan Kab. Semarang? Setelah melalui penelitian seksama yang penulis lakukan maka kredit macet tersebut bisa teratasi dengan dua cara yakni asSulhu dan arbitrase. Dalam konsep asSulhu dipakailah istilah modern yang dikenal dengan istilah Rescheduling, Reconditioning, Restructuring sementara untuk arbitrase atau tahkim diselesaikan lewat jalur hukum dengan berkonsultasi pada Lawyer. Dan dari kajian barometer hukum islam penulis berkesimpulan bahwa penanganan kredit macet PNPM Mandiri desa Pabelan tidak bertentangan dengan hukum Islam, akan tetapi mereka malah mengimplementasikan aturan-aturan islam dalam menangani kredit macet yang terjadi di desa Pabelan. Dan pada akhirnya kegiatan simpan pinjam tersebut masih berjalan dengan baik hingga saat ini