Pelaksanaan Penentuan Harga dan Margin pada Pembiayaan Murabahah: Studi Baitul Maal wa Tamwil di Tulungagung

Seiring menjamurnya Baitul Maal wa Tamwil (BMT) di Tulungagung yang berkembang pesat pada saat ini kebanyakan praktik BMT dalam menentukan kebijakan harga jual yang diinginkan tidaklah terlepas dari rujukan kepada suku bunga konvensional, tingkat pesaing (competitor). Hipotesis ini didasarkan pada kenyataan bahwa proses penentuan harga jual murabahah adalah tetap menggunakan metode pembebanan bunga flat rate dan prinsip cost of fund yang merupakan pikiran utama dalam lembaga konvensional. Bahkan penentuan margin yang diberikan terkadang lebih besar dari suku bunga konvensional, hal ini untuk menghindari akibat dari terjadinya inflasi. Metode penelitian ini menggunakan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan  pendekatan penelitian kulitatif.  Hasil penelitian ditemukan bahwa 1) Aplikasi pengajuan pembiayaan murabahah pada BMT Tulungagung memiliki kebijakan tersendiri terhadap persyaratan administrasi dalam kelengkapan yang harus dipenuhi dalam pengajuan pembiayaan murabahah. Secara Praktik Semua BMT juga  mengacu dalam Prosedur 5C (Caracter, Capacity, Capital,Collateral dan Condition) serta mengacu pada prinsip kehati-hatian. Selain itu di dalam proses pembelian, BMT tidak melakukan pengadaan barang secara langsung atau memesankan untuk nasabah melainkan mewakilkan langsung kepada nasabah dan nasabah sendiri membelanjakan uang tersebut terhadap barang yang diinginkannya. 2). Dalam mekanisme penentuan harga dan margin pembiayaan murabahah BMT di Tulungagung menggunakan metode Flat dalam penentuan margin, yang mana metode flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainya. Selain itu juga ada yang menggunakan sistem annuitas yakni metode pembayaran mendahulukan angsuran margin setelah itu membayar angsuran pokok pada waktu jatuh tempo yang dikehendaki. Hal ini mempunyai kesan kepada masyarakat bahwa tidak adanya perbedaan dengan lembaga keuangan lainya.  Adapun pola penetapan harga lebih menerapkan sistem dagang yakni lebih mengutamakan negosiasi yang nantinya dari kedua belah pihak saling ridho