PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Se-Malang Raya)

Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah salah satu kebijakan yang diambil pemerintah pusat dimana pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sedikit bantuan dari pemerintah pusat. Selain itu pemerintah daerah juga mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah tersebut. Namun sebelum menentukan besar kecilnya alokasi dan anggaran, pemerintah daerah terlebih dahulu harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rincian mengenai pendapatan dan pengeluaran daerah dalam waktu satu tahun. Salah satu komponen terpenting yang terdapat di dalam APBD yaitu belanja modal. Melalui belanja modal diharapkan anggaran yang telah disusun pada APBD dapat terealisasikan dengan baik dan benar dengan cara meningkatkan pelayanan kepada publik. Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut kejeliannya dalam mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada pemerintah daerah se-Malang Raya pada periode tahun 2010-2014. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan, dengan jumlah sampel sebanyak 15 sampel yang meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Metode yang digunakan adalah uji Regresi Linear Berganda. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh hasil bahwa secara parsial hanya PAD yang berpengaruh terhadap Belanja Modal sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun hasil secara simultan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal