AbstrakLembaga pengawasan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan oleh seperti BPKP, DPR/DPRD, BPK dan KPK bertujuan agar implementasi asas-asas pengelolaan keuangan negara berjalan dengan seharusnya dan sesuai tujuan pengelolaan keuangan negara yaitu untuk menjamin negara dalam rangka menciptakan kesejahteraan, menjamin pemenuhan hak-hak masyarakat dan membiayai pelayanan kepada masyarakat.Kata Kunci: Pengawasan, pengelolaan keuangan, menciptakan kesejahteraa
Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri sebagai alternatif pembiayaan APBD merupakan kajian di ...
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik deng...
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik deng...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK a...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK a...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK a...
Pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan dalam Negara Hukum. Salah satu asas pemerintahan yang ...
Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Badan Pemeriksa Keu...
Keuangan Negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan ...
ABSTRAK Keuangan Negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk men...
Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan menge...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Sistem pakar mempunyai kemampuan untuk memudahkan masalah - masalah praktis pada saat sang pakar ber...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Selanjutnya disebut Undang-Undang Be...
Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri sebagai alternatif pembiayaan APBD merupakan kajian di ...
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik deng...
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik deng...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK a...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK a...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai UU RI No.15 Tahun 2006 pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa BPK a...
Pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan dalam Negara Hukum. Salah satu asas pemerintahan yang ...
Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum. Badan Pemeriksa Keu...
Keuangan Negara meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan semua hak dan ...
ABSTRAK Keuangan Negara sebagai bagian terpenting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk men...
Otonomi daerah merupakan sebuah kewenangan yang diberikan pemerintah daerah untuk mengatur dan menge...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Sistem pakar mempunyai kemampuan untuk memudahkan masalah - masalah praktis pada saat sang pakar ber...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Selanjutnya disebut Undang-Undang Be...
Otonomi daerah terhadap pinjaman luar negeri sebagai alternatif pembiayaan APBD merupakan kajian di ...
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik deng...
Hukum administrasi selalu melekat dengan penyelenggaraan negara. Penyelenggaraan negara identik deng...