IMPLEMENTASIKEBIJAKAN E-GOVERNMENT PADA PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang sangat luasdalamberbagaibidang kehidupan, termasuk pada pengelolaanpemerintahandan pelayanan publik. Teknologiinformasi dan komunikasi pada bidangpemerintahan, dikenal dengan istilah electronic government atau e-government.Berbagai lembaga pemerintahan, baikpusat maupun daerah sebagian besar telahmengadopsi teknologi e-government dalam pengelolaan pemerintahan. Implementasi e-government di negara-negara maju telah menunjukkan keberhasilan yang luar biasa, pelayanan publik yang dilakukan telahmemberikan kepuasan bagi masyarakat. Tujuanpenelitian iniadalah untuk mengetahuitentang implementasi kebijakan E-Governmentpada Pemerintah KotaPalembang dilihat dariperspektif model implementasikebijakan dari EdwardsIII. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun metode pengumpulan datanya menggunakan observasi participant, wawancara,dan studidokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian inimenyatakan bahwa: (1) implementasi kebijakan e-government masih belum optimal; (2) factor komunikasi masih berjalan satuarah. Website dari masing-masing organisasi perangkat daerah baru sebatas publikasi instansi saja; (3) mayoritas sumber daya manusia aparatur masih gaptek (gagapteknologi); (4) struktur organisasi masih terlalu gemuk; (5) sikap implementor (kepala organisasi perangkat daerah) belum menunjukkankomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan e-government;dan (5) belum ada regulasi ditingkat daerah yang benar-benar mengikat untuk implementasi e-government