Negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang mewujudkan keadilan studi kasus di Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Yogyakarta

Tesis ini berjudul “Negosiasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Yang Mewujudkan Keadilan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi upaya adanya negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Yogyakarta, untuk mengetahui dan mengkaji mengapa negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisa mewujudkan keadilan, serta untuk mengetahui dan mengevaluasi bagaimana proses negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa bisa mewujudkan keadilan. Penelitian ini adalah penelitian normatif – empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lokasi penelitian adalah di Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Yogyakarta. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan untuk penelitian empiris adalah metode induktif, sedangkan untuk penelitian normatif adalah metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi upaya untuk adanya negosiasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Yogyakarta adalah Visi Misi lembaga, adanya surat keputusan tentang Ketentuan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Yayasan Tarakanita yang diperbarui setiap tahun, dan karakteristik negosiasi yang lebih menjamin kerahasiaan, lebih menjamin tetap terjalinnya hubungan baik, serta litigasi membutuhkan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih besar daripada negosiasi, hal-hal tersebut yang mempengaruhi adanya negosiasi. Menurut teori keadilan utilitarianisme kemanfaatan yang sebesar-besarnya adalah keadilan. Menurut keadilan dalam aliran positivisme keadilan itu adalah sesuai dengan undang-undang. Keadilan dalam teori Justice as Fairness adalah kritik terhadap teori keadilan utilitarianisme dan menghasilkan teori prosedural murni dimana sesuatu disebut adil dilihat dari prosesnya bukan dari hasilnya seperti diumpamakan dalam memutar koin apapun hasil dari memutar koin dianggap adil apabila prosesnya disepakati semua pihak sebagai sesuatu yang adil. Konsep Justice as Fairness ini sesuai dengan proses negosiasi di Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Yogyakarta dimana prosesnya disepakati oleh semua pihak dengan tujuan menghasilkan kesepakatan sebagai hasil dari proses yang disepakati bersama. Diketahui juga bahwa proses negosiasi yang dilakukan di Yayasan Tarakanita Kantor Wilayah Yogyakarta sesuai dengan ketentuan undang-undang hanya saja tidak menggunakan batas waktu serta pendaftaran di Pengadilan Negeri untuk kesepakatan tertulis hasil negosiasinya