AbstrakTulisan ini mengkaji bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun2003 tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakimanyang mempunyai peranan penting` dalam usaha menegakkan konstitusi dan prinsipNegara hukum sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalamUndang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum Acara PengujianUndang-Undang di Mahkamah Konstitusi yang wajib memeriksa, mengadili, dan memutusdengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lamasembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima olehMahkamah KonstitusiKata kunci: Hukum Acara, Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebaga...
Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) salah satunya merupakan tuntutan ketatanega...
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi un...
Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adal...
Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adal...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan salah satu k...
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dibentuk dengan ketentuan Pasal 24 Angka (2)...
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dibentuk dengan ketentuan Pasal 24 Angka (2)...
Pemberhentian Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang menimpa Aswanto, melu...
Undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif memiliki kecenderungan bertentangan dengan kepenti...
AbstrakKekuasaan kehakiman sesudah amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami peru...
Perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen memperjelas fungsi tugas dan wewenang...
Undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif memiliki kecenderungan bertentangan dengan kepenti...
Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebaga...
Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) salah satunya merupakan tuntutan ketatanega...
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi un...
Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adal...
Salah satu substansi penting Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adal...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Setelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketat...
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan salah satu k...
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dibentuk dengan ketentuan Pasal 24 Angka (2)...
Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang baru dibentuk dengan ketentuan Pasal 24 Angka (2)...
Pemberhentian Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang menimpa Aswanto, melu...
Undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif memiliki kecenderungan bertentangan dengan kepenti...
AbstrakKekuasaan kehakiman sesudah amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengalami peru...
Perubahan ketatanegaraan Republik Indonesia setelah amandemen memperjelas fungsi tugas dan wewenang...
Undang-undang yang dibuat oleh Lembaga Legislatif memiliki kecenderungan bertentangan dengan kepenti...
Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebaga...
Kehadiran Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) salah satunya merupakan tuntutan ketatanega...
Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan wewenang kepada Mahkamah Konstitusi un...